Yonif 131 BRS Dan Yonif 512 QY Gantikan Satgas Lama, 900 Personel Siap Amankan Perbatasan RI-PNG

Sentani – Kepala Staf Korem 172/PWY, Kolonel Inf Bobbie Triyantho, mewakili Danrem 172/PWY, memimpin upacara penerimaan 900 personel Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 131/Braja Sakti dan Yonif 512/Quratara Yudha yang akan bertugas di Wilayah Kolakops 172/PWY.

Upacara tersebut dilaksanakan di Lapangan Pancasila, Rindam XVII/Cenderawasih, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Senin (16/9). 

Baca juga: Dandim Sarmi Lakukan Tabur Bunga

Dalam amanat tertulis Pangdam XVII/Cenderawasih yang dibacakan Kasrem, Kolonel Inf Bobbie Triyantho menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh personel Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 131/BRS dan Yonif 512/QY di Bumi Cenderawasih. Kedua satuan ini menggantikan Satgas Pamtas Yonif 122/Tombak Sakti dan Yonif 310/Kidang Kencana yang sebelumnya bertugas di Kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Pangdam XVII/Cenderawasih menekankan pentingnya mematuhi ketentuan hukum dan protap yang berlaku dalam menjalankan tugas, terutama dalam menyikapi pelanggaran hukum yang sering terjadi di perbatasan RI-PNG. “Masih banyak ditemukan pelanggaran hukum seperti pelintas batas ilegal yang membawa barang-barang terlarang, di antaranya narkoba dan senjata ilegal, ” tegasnya.

Baca juga: Anggota Koramil Tor Atas Komsos Bersama Tenaga Pengajar

Pihaknya juga mengingatkan agar seluruh prajurit Satgas tidak ragu dalam bertindak dan terus menjalin sinergi dengan aparat keamanan lainnya. Selain itu, Kasrem menekankan pentingnya memperkuat kemanunggalan TNI-Rakyat dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

“Segera beradaptasi, pelajari situasi dan kondisi agar dapat melaksanakan tugas secara profesional, proporsional dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, ” tambahnya.

Baca juga: Keakraban Panglima TNI dan Panglima Australia Seperti Saudara Kandung

Dengan bergabungnya 900 personel dari Yonif 131/BRS dan Yonif 512/QY, diharapkan keamanan di wilayah perbatasan dapat terjaga dan berbagai potensi pelanggaran hukum dapat diminimalisir.